G-30 S/PKI Tidak Perlu Diperdebatkan
Menurut Andi, presiden SBY lebih fokus untuk mensejahterakan eks tahanan politik.’’Presiden pernah berkunjung ke Pulau Buru, kita melihat pulau yang dulunya digunakan sebagai tempat tahanan itu telah berubah menjadi ladang padi yang sangat subur, prestasi seperti itulah yang harus kita tingkatkan terus,’’ katanya. Bahkan, lanjutnya, pulau eks penampungan tapol itu menjadi salah satu supplier beras terbesar di Pulau Sulawesi.
Alumni Fisipol UGM itu menambahkan, untuk mencari solusi terhadap problem bangsa membutuhkan sumbangsih pemikiran dari sejarawan.’’Analisis ahli sejarah perlu agar kesalahan masa lalu tidak terulang kembali,’’ katanya.
Peristiwa pembunuhan enam jenderal yang diwarnai penculikan empat puluh satu tahun lalu memang masih menyisakan tanda tanya. Beberapa versi diantaranya gerakan itu adalah adalah buah dari ketegangan internal AD, lalu juga versi bila ini adalah kudeta terbuka dari Soeharto pada Sukarno. Versi yang PKI sebagai dalang. Ada juga versi yang menyebut peristiwa ini adalah provokasi CIA atau gerakan ini adalah konspirasi antara Sukarno, DN Aidit dan Mao Ze Dong.
Terhadap berbagai versi itu, Andi kembali menegaskan agar tidak terlalu terlarut.’’Bangsa ini butuh individu-individu reformis yang mau berfikir maju, pr kita masih banyak,’’ ujarnya.
Perluas Versi Sejarah
Sejarah adalah milik pemenang. Realitas tersebut terbukti dalam pengungkapan fakta peristiwa G 30 S selama ini yang merupakan interpretasi sejarah dari penguasa Orde Baru. Sejarah yang bias tersebut telah mengakar dalam masyarakat. Bagaimana tidak? Sejarah versi Orde baru tersebut telah masuk dalam kurikulum dan diajarkan sampai perguruan tinggi.
Era reformasi tidak hanya merubah konstelasi politik, namun juga berimplikasi pada munculnya kontroversi mengenai peristiwa G 30 S. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kurikulum merespon hal tersebut dengan memperluas versi sejarah G 30 S yang diajarkan pada siswa.
‘’Yang utama, siswa harus bisa membangun pemahaman sendiri terhadap konteks sejarah,’’ ungkap Kepala Kurikulum Diknas Diah Hariyanti saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Menulis Sejarah Bangsa di Time Break Cafe kemarin. Kurikulum sejarah, khususnya tentang G 30 S sebaiknya netral, tidak hanya mencekoki siswa dengan versi tertentu.
‘’Kalau kita masih masih cara yang dulu, siswa tidak dilatih untuk kritis,’’ tambah Diah. Untuk itulah, tidak hanya fakta yang dibeberkan dalam pelajaran, siswa juga diperbolehkan membaca referensi lain. Meski berkomitmen menampung semua versi G 30 S dalam kurikulum, tidak serta merta Depdiknas menarik semua buku yang menuliskan kudeta 30 September tersebut versi Orde Baru.
‘’Semua sudah terlanjur ada di pasaran. Tugas guru nantinya adalah menjelaskan pada murid kedudukan dari fakta tersebut,’’ ungkap Diah. Namun, maksud untuk membuka daya kritis siswa ternyata masih beresiko di era reformasi ini.
Pada Jumat (15/9) lalu, Diah dan dua pejabat Depdiknas lainnya sempat dipanggil Kejaksaan Agung untuk menjelaskan tidak dicantumkannya G 30 S/PKI sebagai proses kudeta dan pembunuhan tujuh jenderal yang terkenal dengan julukan Pahlawan Revolusi. Dalam buku cetak Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi tersebut, hanya mencantumkan Gerakan 30 September (G 30 S), tanpa embel-embel PKI. ‘’Saya hanya dimintai keterangan, bukan dijadikan tersangka,’’ ungkap Diah menjelaskan posisi kasusnya.
Menurut sejarahwan Universitas Indonesia Anhar Gonggong semakin baanyak versi soal G 30 S bukan jadi persoalan. ‘’Tidak ada masalah jika nama PKI tidak dicantumkan. Kolonel Untung pun ketika mengumumkan revolusi G 30 S pun tidak menyebutkan istilah PKI,’’ ungkap Anhar.
Justru kontroversi soal peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi Bangsa Indonesia. ‘’Mengapa harus takut pada kontroversi? Padahal Kontroversi adalah fakta sejarah,’’ ungkapnya.
Sampai sekarang pun aktor utama dari peristiwa tersebut masih sumir dan menjadi perdebatan. Ada banyak versi mengenai hal tersebut. ‘’Siapa dalangnya sulit untuk ditentukan,’’ ungkap Anhar. Meski mendalami sejarah, Anhar mengaku kesulitan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dibalik peristiwa 30 September.
Meski demikian Anhar mengungkapkan peristiwa G 30 S tersebut tidak bisa dilepaskan dari setting global perang dingin di kurun waktu 1960 an. Saat itu Indonesis menjadi ajang yang diperebutkan dua kekuatan besar yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. ‘’Benang merahnya ada di situ,’’ ungkapnya.(rdl/ein/jpnn)
Sumber:
RIAU POS
